Persoalan Pokok Terhadap Sosialisme Indonesia (Bagian 1)

21-04-20 RezaSP 0 comment

Oleh: Reza Suriaputra

Dalam Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia (1963), setelah memaparkan sejarah perkembangan sosialisme, dan menyampaikan pemikirannya tentang sosialisme Indonesia, Hatta sampai di inti pembahasannya, dan menjabarkan persoalan ekonomi pokok yang dihadapi sosialisme Indonesia. Menurutnya, ada sepuluh persoalan ekonomi pokok yang mesti dihadapi sosialisme Indonesia untuk mencapai cita-citanya. Sepuluh persoalan itu adalah: pemenuhan kebutuhan primer; impor dan ekspor; transmigrasi; air, listrik, dan energi; perumahan; daya beli masyarakat; produksi; distribusi; transportasi; dan land reform.

Tulisan ini akan menyampaikan sepuluh persoalan, yang menurut Hatta harus dihadapi sosialisme Indonesia untuk mencapai cita-citanya itu. Bagian 1 ini akan menyampaikan persoalan pertama hingga kelima. Dalam bukunya, Hatta menggunakan istilah-istilah yang sekarang sudah tidak umum digunakan. Agar dapat menyadari kedekatan persoalan-persoalan yang dibahas dengan keadaan kita, jika ada, istilah-istilah itu akan diganti dengan istilah-istilah yang lebih umum digunakan hari ini.

Persoalan pertama, pemenuhan kebutuhan primer. Tujuan sosialisme yang terdekat adalah melepaskan rakyat dari kesengsaraan hidup, dan memberikan jaminan hidup bagi setiap orang. Maka persoalan ekonomi pertama untuk sosialisme adalah, menentukan dan memperoleh barang-barang keperluan hidup yang terpenting bagi rakyat Indonesia. Keperluan itu adalah: makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Untuk Indonesia, yang rakyatnya – waktu Hatta menulis – masih banyak yang hidup dalam kemelaratan, urutan keperluan tersebut juga merupakan urutan prioritas pemenuhannya.

Keperluan hidup terpenting yang disebutkan di atas adalah, dasar minimum ‘sementara’ untuk penghidupan. ‘Sementara’ karena, dasar minimum itu masih jauh dari standar kemakmuran seseorang dalam sosialisme.

Untuk pemenuhan keperluan hidup terpenting itu, Hatta mengingatkan, penduduk terus bertambah, karena itu perhitungan barang-barang keperluan hidup terpenting harus disiapkan setiap tahun oleh biro perancang dengan bekerja sama dengan biro statistik.

Untuk mencapai kemakmuran, di atas keperluan hidup terpenting itu ada keperluan hidup tingkat kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, hingga barang-barang luks. Hatta tampaknya memaklumi keperluan akan barang-barang luks. Menurutnya, di dalam sosialisme, barang-barang itu bahkan menjadi keperluan rakyat banyak, tidak seperti di dalam kapitalisme, barang-barang itu hanya menjadi keperluan orang kaya saja. Ia mengatakan, “Dalam kapitalisme – sebelum beralih ke “welfare state” – barang-barang itu mendjadi keperluan orang-orang kaja sadja jang sedikit djumlahnja dibandingkan dengan djumlah rakjat djelata. Tetapi didalam sosialisme barang-barang itu – ketjuali jang super de luxe – mendjadi keperluan rakjat jang banjak, jang masuk kedalam lingkungan hidupnja selangkah demi selangkah, sedjalan dengan perkembangan kemakmuran.” Namun dengan segera Hatta menegaskan, “Bagi keperluan masjarakat Indonesia sekarang, barang-barang itu terletak diluar priorita. Priorita dalam masa pertama ialah memperoleh keperluan hidup jang terpenting bagi rakjat jang banjak, dengan sebaik-baiknja.”

Persoalan kedua, impor dan ekspor. Politik perekonomian sosialis didasarkan pada pemenuhan keperluan hidup rakyat, karena itu meletakkan impor di muka. Berangkat dari kenyataan bahwa, hanya sebagian keperluan hidup terpenting yang dapat dihasilkan di dalam negeri, sebagian yang lain harus didatangkan dari luar negeri. Dengan demikian, impor adalah pelengkap produksi dalam negeri. Namun, pelengkap yang harus ada, demi kemakmuran rakyat.

Dalam perekonomian sosialis, ekspor berada di belakang impor. Namun demikian, antara impor dan ekspor harus seimbang. Karena, ekspor berguna untuk membayar impor. Sebagai pembayar impor, cabang-cabang produksi untuk ekspor, seperti hasil pertanian, industri, dan kerajinan, harus mendapat perhatian istimewa dan pemeliharaan sungguh-sungguh. Sebab, ada persaingan di pasar dunia, di mana ada banyak negara yang menawarkan suatu produk, sehingga pembelilah yang menentukan nilai dan harga dari suatu produk.

Untuk menjaga keseimbangan antara impor dan ekspor, politik perekonomian sosialis dapat menjalankan apa yang disebut “sistim intertabuler”, di mana jumlah setiap barang keperluan rakyat terpenting yang diimpor, dan barang-barang ekspor mana yang akan dibayarkan untuk setiap barang impor itu, ditentukan dari awal.

Persoalan ketiga, transmigrasi. Keadaan materialnya, tanah air kita itu alamnya luas dan tanahnya subur. Keadaan itu memberi kesempatan untuk mencapai swasembada dalam berbagai hal dalam waktu yang tidak terlalu lama. Setidaknya untuk memenuhi kebutuhan terpenting, bahan makanan dan bahan perumahan. Untuk memanfaatkan materi yang kita miliki itu sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya, kita harus melakukan transmigrasi. Hatta mengatakan, “Tudjuannja membuka ruang hidup baru didaerah jang kosong dan meluaskan ruang hidup didaerah jang padat jang ditinggalkan oleh rakjat jang pindah tempat.” dengan harapan, kemakmuran rakyat menjadi berlipat ganda.

Untuk Hatta, transmigrasi bukan politik autarki – politik kedaulatan mutlak dengan menetapkan kebijakan untuk menghindari ketergantungan pada negara lain – melainkan tuntutan ekonomi rasional yang selaras dengan sosialisme. Transmigrasi juga sesuai dengan prinsip ekonomi, mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan alat yang ada. Untuk biaya, negara dapat mengusahakannya dari pinjaman jangka panjang. Karena, transmigrasi pada akhirnya akan menimbulkan tambahan kemakmuran yang berlipat ganda dari biayanya. Tidak berhenti di pemenuhan kebutuhan terpenting – bahan makanan dan perumahan – keuntungan transmigrasi itu, jika sudah swasembada, uang yang dikeluarkan untuk membeli keperluan penting, dapat digunakan untuk membeli mesin-mesin guna pembangunan dalam berbagai bidang.

Persoalan keempat, air, listrik, dan energi. Dalam ekonomi sosialis, air, listrik, dan energi – Hatta menyebutkan gas dan bahan bakar lainnya – harus tersedia dengan cukup dan murah untuk rakyat. Barang-barang itu termasuk keperluan hidup rakyat yang terpenting. Jika kekurangan barang-barang itu, rakyat jangankan makmur, bahagia pun tidak. Hatta memberi contoh konkrit, soal air. Yang dikatakan cukup air itu tidak hanya untuk masak dan minum, tetapi juga untuk mandi. Upaya pemenuhannya, tidak berhenti di memenuhi kebutuhan air untuk mandi, tetapi sampai ke menyediakan fasilitas pendukungnya, yaitu tempat atau kamar mandi.

Persoalan kelima, perumahan. Keadaan waktu Hatta menulis, terdapat keluarga yang tinggal di rumah yang tidak layak, bahkan tidak memiliki rumah. Karena itu dalam sosialisme Indonesia, harus ada politik perumahan rakyat. Praksisnya, “Tiap-tiap tahun harus dibangun rumah-rumah baru untuk menampung rakjat jang bertambah”. Dengan tujuan, semua keluarga memperoleh tempat kediaman sendiri.

Namun, rumah dalam sosialisme bukan sekadar tempat berdiam, tetapi juga tempat mengembangkan diri. Hatta mengatakan, “Rumah rakjat, betapa djuga sederhananja, harus memberikan hidup jang bertjahaja kepada penghuninja.” Hanya dalam suasana itu diri manusia dapat berkembang. Ia mengingatkan, hal ini harus diperhatikan dari semula.

Masalah yang mesti dihadapi oleh politik perumahan rakyat adalah, perumahan itu berat sekali segi ekonominya. Penduduk Indonesia itu banyak, maka rumah baru yang harus disediakan juga tidak sedikit. Belum lagi, mengganti rumah yang usang dan buruk. Masalahnya menjadi masalah harga, antara biaya pembangunan rumah dan kemampuan orang untuk membayarnya. Masalah harga ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Dikarenakan, hubungan saling mempengaruhi antara harga barang dan nilai uang. Untuk memenuhi perumahan rakyat, masalah harga ini harus segera dipecahkan.

Telah disampaikan lima persoalan ekonomi pokok yang harus dihadapi sosialisme Indonesia, yaitu: pemenuhan kebutuhan primer; impor dan ekspor; transmigrasi; air, listrik, dan energi; dan perumahan. Selanjutnya Bagian 2 akan menyampaikan tiga persoalan yang lain, yaitu: daya beli masyarakat; produksi; dan distribusi. Nantikan Bagian 2 dari tulisan ini. Salam Pancasila!

 

Pustaka

Hatta, Mohammad. Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia. Jakarta: Djambatan, 1963.



Leave a reply