Persoalan Pokok Terhadap Sosialisme Indonesia (Bagian 2)

28-04-20 RezaSP 0 comment

Photo by Yves Picq

 

Oleh: Reza Suriaputra

Pada Bagian 1 telah disampaikan lima persoalan ekonomi pokok yang harus dihadapi sosialisme Indonesia, yaitu: pemenuhan kebutuhan primer; impor dan ekspor; transmigrasi; air, listrik, dan energi; dan perumahan. Pada bagian ini akan disampaikan tiga persoalan berikutnya, yaitu: daya beli masyarakat; produksi; dan distribusi.

Persoalan keenam, daya beli masyarakat. Keadaan pada waktu Hatta menulis, daya beli masyarakat rendah, dan terus menurun. Secara umum, keadaan ini bertentangan dengan cita-cita Indonesia, mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Secara khusus, keadaan ini berhubungan erat dengan persoalan sebelumnya, yaitu perumahan. Bagaimana rakyat dapat memiliki rumah yang layak, jika daya belinya rendah bahkan sengsara.

Karena lingkup umum dan khususnya tersebut, persoalan daya beli masyarakat ini sangat penting bagi ekonomi sosialis Indonesia. Jika rakyat sengsara, perkembangan ekonomi akan tertahan. Untuk melepaskan rakyat dari kesengsaraan hidup, daya beli realnya harus ditingkatkan. Daya beli masyarakat yang meningkat, pada gilirannya memperbesar pendapatan nasional. Karena itu, rencana pembangunan harus didasarkan pada peningkatan daya beli masyarakat. Soal meningkatkan daya beli masyarakat ini hanya dapat dipecahkan dengan memperluas kesempatan kerja. Jalan pemecahan tersebut mengantarkan kita ke persoalan paling pokok dari sosialisme Indonesia, yaitu produksi.

Persoalan ketujuh, produksi. Produksi di dalam sosialisme itu berbeda dengan produksi di dalam kapitalisme. Secara prinsip, produksi di dalam sosialisme dilakukan untuk mencapai kemakmuran, dengan menghasilkan barang-barang kebutuhan hidup. Sedangkan di dalam kapitalisme, produksi dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Untuk mencapai kemakmuran pula, landasan teorinya, produksi di dalam sosialisme harus diperbesar untuk menampung rakyat yang tidak dan belum bekerja. Sedangkan di dalam kapitalisme, untuk mendapatkan keuntungan, landasan teorinya, produksi harus diorganisasi untuk menghasilkan barang dengan biaya seminimal mungkin.

Perbedaan-perbedaan di atas membawa kita ke perbedaan mendasar sosialisme dan kapitalisme, yaitu soal kepemilikan alat produksi. Dalam sosialisme, agar tidak dipergunakan sebagai alat penindas dan pemeras, alat produksi dimiliki bersama oleh rakyat melalui negara. Sedangkan dalam kapitalisme, agar orang dapat terlibat dalam perekonomian sepenuh-penuhnya, alat produksi dimiliki oleh swasta (privat).

Untuk menuju sosialisme, apakah Indonesia perlu melakukan sosialisasi (nasionalisasi), agar alat-alat produksi dikuasai oleh negara? Hatta menyampaikan, sejak Manipol menjadi haluan politik negara, semangatnya memang demikian. Banyak tindakan dilakukan untuk menasionalisasi berbagai perusahaan. Sehingga, kegiatan ekonomi waktu itu dilakukan oleh dua pihak, perusahaan milik negara dan swasta. Sayangnya, tindakan-tindakan itu rata-rata mengalami kegagalan. Kegagalan itu pun mengangkat wacana, serahkan saja semua kegiatan ekonomi pada swasta, batasi pemerintah pada pembuatan peraturan dan fungsi pengawasan.

Hatta menganalisis secara kritis, kegagalan nasionalisasi waktu itu dikarenakan, kekeliruan dalam memahami teori sosialisme, dan kekeliruan dalam menilai perkembangan masyarakat. Hatta mengingatkan teori sosialisme, tugas negara – sebagai diktator proletariat – adalah mengambil alat-alat produksi yang sudah terkonsentrasi di segolongan kecil kapitalis besar, dan tidak mengambil alat-alat produksi dari kapitalis-kapitalis kecil. Hatta – menyetujui pendapat Oskar Lange dalam buku On the Economic Theory of Socialism – mengatakan, “… pemindahan alat-alat produksi ketangan masjarakat baru berlaku sesudah tertjapai konsentrasi dan monopoli orang sedikit atas itu. Sebelum itu perampasan alat-alat penghasil dilakukan oleh kaum kapitalis besar atas kapitalis ketjil-ketjil. Djadinja bukan tugas sosialisme untuk melutjuti kapitalis ketjil-ketjil itu dari alatnja.”

Hatta selanjutnya menyampaikan perkembangan masyarakat Indonesia, hingga waktu ia menulis. Negara sudah menguasai kapital kolonial, dan kapital monopoli di bidang pertambangan dan energi. Kaum kapitalisnya belum ada yang menjadi kapitalis besar dengan cita-cita industri. Mereka adalah kapitalis-kapitalis kecil, kebanyakan dengan cita-cita rentenir, dan ada sedikit yang mulai memiliki semangat industri tetapi masih di tahap awal. Kelas pekerjanya masih sangat sedikit yang terlatih dalam perjuangan kelas, dan berpengalaman dalam produksi. Sehingga belum siap menjadi pemimpin industri.

Dari analisisnya tersebut, Hatta menyimpulkan, melakukan nasionalisasi tidak memberi manfaat sedikit pun. Pengambilalihan alat produksi justru akan mengurangi produktivitas kerja, karena memperbesar birokrasi dalam perusahaan milik negara. Tenaga-tenaga ekonomi yang aktif dan produktif, yaitu kaum kapitalis kecil, jadi berhenti bekerja. Penggantinya yang efektif, pemimpin industri dari kelas pekerja, belum ada.

Hatta mengajukan, yang diperlukan Indonesia dengan struktur perekonomiannya waktu itu, agar produksi berjalan lancar, dan berkembang merata, untuk memperbesar kemakmuran rakyat adalah, “rentjana pembangunan jang riil”. Pembangunan dengan sistem pembagian kerja dan pembagian bidang yang tepat, dijalankan oleh segenap tenaga ekonomi yang aktif dalam masyarakat, dan diawasi oleh pemerintah. Dalam pembangunan itu, pemerintah menjalankan usaha-usaha besar, karena kurangnya kapital dan tenaga pemimpin dalam masyarakat. Kooperasi menyusun pembangunan dari bawah, dengan mengerjakan usaha kecil dan menengah, untuk berangsur-angsur meningkat ke atas. Swasta menggarap usaha-usaha yang ada di antara dua lingkup usaha sebelumnya, dengan tenaga dan kapital yang dikumpulkannya sendiri. Di sisi pekerja, pemerintah membuat peraturan sosial dan undang-undang perburuhan yang baik, yang dapat mencegah penindasan dan pemerasan tenaga, dan menjamin pembagian pendapatan yang adil.

Persoalan Kedelapan, distribusi. Distribusi adalah kelanjutan dari produksi, menyampaikan barang-barang yang dihasilkan kepada pemakainya, yaitu rakyat. Di dalam sosialisme, distribusi mengikuti prinsip pembagian yang adil, dan harga yang semurah-murahnya.

Masalah pokok distribusi sebagai penghubung produksi dan konsumsi adalah sebagai berikut. Jika perantara antara produksi dan konsumsi jenjangnya terlalu banyak, maka harga barang akan menjadi mahal. Namun, jika perantaranya secara vertikal maupun horizontal kurang, maka pembagian barang akan macet.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Hatta mengajukan “sistim distribusi jang rasionil”. Suatu sistem yang mengatur agar perantara produksi dan konsumsi memiliki jenjang yang tepat, dan letak yang tersebar. Tujuan sistem ini adalah, agar hasil produksi dapat mencapai konsumen, di tempatnya masing-masing.

Dalam sistem distribusi tersebut, kooperasi berperan sebagai organisasi konsumen. Sebagai organisasi konsumen, ada kooperasi yang berfungsi sebagai penyelenggara distribusi, ada pula yang berfungsi sebagai pengawas distribusi.

Hatta menambahkan, untuk barang-barang yang persediaannya selalu kurang dari jumlah yang diperlukan rakyat, pemerintah harus membuat peraturan distribusinya. Peraturan itu dibuat agar distribusinya lancar, supaya semua orang mendapatkan barang-barang itu. Inti peraturan itu adalah, pemindahan barang-barang penting itu hanya berjalan dari daerah yang memiliki lebih ke daerah yang kekurangan. Jika tidak ada daerah yang memiliki lebih dari keperluannya sendiri, maka barang-barang itu dapat diimpor. Contoh barang yang jumlahnya selalu kurang dari yang diperlukan rakyat adalah beras.

Telah disampaikan tiga persoalan terhadap sosialisme Indonesia: daya beli masyarakat; produksi; dan distribusi. Pada Bagian 3 akan disampaikan dua persoalan terakhir, yaitu: transportasi; dan land reform. Nantikan Bagian 3 dari tulisan ini. Salam Pancasila!

 

Pustaka

Hatta, Mohammad. Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia. Jakarta: Djambatan, 1963.



Leave a reply